Sementara itu, dalam konteks Otonomi Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan IMUNISASI. KESATU : Menunjuk Penanggung Jawab Program Imunisasi pada. f UPTD Puskesmas Rawat Inap Ketapang yang namanya. seperti tercantum dalam lampiran Keputusan tersebut. KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberi kewajiban dan. pelimpahan wewenang untuk melaksanakan kegiatan. program imunisasi sesuai dengan ketentuan dan standar.
Ditegaskan dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota memiliki hak keuangan dan hak protokoler yang setara dengan kepala daerah definitif sesuai dengan ketentuan
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak Pasal 21 Setiap anggota masyarakat Desa Wisata berhak: a. mengetahui rencana penetapan Desa Wisata; b. menikmati pertambahan nilai manfaat sebagai akibat ditetapkannya Desa Wisata; dan c. membuka usaha Pariwisata/menjadi pelaku usaha. Pasal 22 Setiap Wisatawan/pengunjung kawasan Desa Wisata berhak:
Kedua hal ini secara khusus diatur dalam UU Desa No.6/2014 pada BAB VI, tentang Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa. Hak dan Kewajiban Desa Dalam Pasal 67 ayat 1, dinyatakan bahwa desa mempunyai hak untuk: Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa; 16. Penjabat Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pj Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. 17. Pelaksana Tugas Kepala Desa selanjutnya disebut Plt
Secara yuridis peran kepala desa dalam hal persetujuan kepemilikan alas hak atas tanah negara dapat dilihat pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yaitu Kepala Desa adalah sebagai anggota Panitia “A” yang bertugas melakukan penelitian dan pemeriksaan administrasi kelengkapan berkas pemohon yang mengajuan kepemilikan alas hak
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa nya dan Tupoksi kepala desa andyka Download. HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA/PERANGKAT DESA - Website Resmi Desa Download. Pj. KEPALA DESA SUMBERBENING SEBELUM KEPALA DESA TERPILIH DILANTIK Download. Kabar Desa Download. Pj. KEPALA DESA SUMBERBENING SEBELUM KEPALA DESA TERPILIH DILANTIK Download. Tupoksi kepala desa andyka Download .
  • 1l4dwhf8g3.pages.dev/408
  • 1l4dwhf8g3.pages.dev/353
  • 1l4dwhf8g3.pages.dev/627
  • 1l4dwhf8g3.pages.dev/941
  • 1l4dwhf8g3.pages.dev/199
  • 1l4dwhf8g3.pages.dev/642
  • 1l4dwhf8g3.pages.dev/939
  • 1l4dwhf8g3.pages.dev/473
  • 1l4dwhf8g3.pages.dev/39
  • 1l4dwhf8g3.pages.dev/161
  • 1l4dwhf8g3.pages.dev/730
  • 1l4dwhf8g3.pages.dev/103
  • 1l4dwhf8g3.pages.dev/452
  • 1l4dwhf8g3.pages.dev/608
  • 1l4dwhf8g3.pages.dev/729

    • hak dan kewajiban pj kepala desa