Sistempolitik pada suatu negara terkadang bersifat relatif, hal ini dipengaruhi oleh elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut. Juga faktor sejarah dalam perpolitikan di suatu negara. Pengaruh sistem politik negara lain juga turut memberi kontribusi pada pembentukan sistem politik disuatu negara. Seperti halnya sistem politik di Indonesia
Penerapan sistem politik dalam suatu negara harus bersifat . . . . B. Sukarela untuk menarik masyarakat C. Sukarela guna mencari simpati masyarakat D. Memaksa agar semua orang mematuhinya E. Memaksa agar negara memiliki wibawa Jawaban Terbaik A. Terbuka agar setiap orang mengkajinya Belum puas dengan jawaban ini ? Silahkan jawab dengan memberikan komentar dibawah ini. Penerapan sistem politik dalam suatu negara harus bersifat Oleh Berlangganan Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email
Sistempolitik sendiri merupakan alokasi dari nilai-nilai yang bersifat paksaan atau dengan kewenangan, dan mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Menurut saya penting bagi bangsa Indonesia untuk memahami sistem politik di Indonesia, berikut alasannya.
- Trias politika merupakan teori kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu 1689-1755, seorang filsuf Perancis yang hidup pada abad 17 masehi. Dalam teori ini, kekuasaan negara mesti dibagi ke sejumlah lembaga untuk menghindari potensi hadirnya kekuasaan absolut yang otoriter. Miriam Budiardjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik 2007 menjelaskan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau lembaga dalam mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diinginkan atau diperintahkannya. Salah satu teori kekuasaan yang populer adalah ajaran trias politika. Menurut paham ini, jika kekuasaan terpusat hanya pada satu lembaga atau seseorang, bisa dipastikan pemilik kekuasaan akan menjadi itulah, ajaran trias politica berpandangan bahwa kekuasaan yang ideal haruslah seimbang. Kekuasaan yang absolut dan otoriter akan menyengsarakan rakyat dan menyenangkan sebagian pihak ini sesuai dengan pernyataan sejarawan Italia abad ke-18 masehi, John Dalberg-Acton 1736-1811 yang menyatakan "Kekuasaan [biasa pun] cenderung korup, sedangkan kekuasaan absolut adalah kekuasaan yang sepenuhnya korup." Konsep trias politika berupaya mencegah kekorupan dalam tubuh kekuasaan politik. Karena dipandang logis dan cukup ideal, ajaran politik ini menjadi populer, serta digunakan di banyak negara, terutama di negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Tiga Fungsi Trias Politika Dalam konsep trias politika yang dikemukakan Montesquieu, ia membagi kekuasaan suatu negara menjadi tiga lembaga, yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki fungsinya masing-masing dalam kehidupan bernegara. Tiga fungsi tersebut yaitu Lembaga eksekutif memiliki fungsi sebagai pelaksana undang-undang. Lembaga legislatif berfungsi sebagai pembuat undang-undang. Lembaga yudikatif berfungsi sebagai pengadilan yang mengawasi dua lembaga yang lain. Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodeli dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2017 menyatakan bahwa ketiga lembaga tersebut bersifat independen dan setara satu sama yang setara dan independen ini bertujuan agar ketiga lembaga itu dapat saling mengawasi dengan prinsip check and balances. Artinya, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif berperan untuk saling mengontrol dan menjaga keseimbangan antara cabang-cabang kekuasaan dalam suatu ketiga lembaga itu diharapkan dapat mencegah terjadinya kekuasaan absolut nan otoriter. Trias Politika di Indonesia Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi teori trias politika Montesquieu dalam aturan pembagian kekuasaan. Meski demikian, Indonesia tidak menyerap teori ini secara utuh, namun melalui modifikasi yang diperlukan agar relevan dengan kondisi Indonesia. Penerapan trias politika di Indonesia dilihat dari Undang-undang Dasar UUD 1945. Sebagaimana dikutip dari Etika Roda Pemerintahan 2017, Sugeng Priyanto menjelaskan bahwa konstitusi Indonesia membagi kekuasaan negara dalam empat lembaga, yaitu eksekutif, yudikatif, legislatif, dan inspektif. Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki fungsi sebagaimana yang dijelaskan Montesquieu dalam teori trias politika di atas. Sementara itu, lembaga inspektif berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan negara dalam melaksanakan undang-undang. Pertama, berkaitan dengan penyelenggaraan negara, fungsi eksekutif dilimpahkan kepada presiden, sebagaimana dijelaskan Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945. Kedua, fungsi legislatif dilimpahkan pada Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, dan Pasal 22D UUD 1945. Ketiga, fungsi yudikatif di Indonesia dilimpahkan pada Mahkamah Agung MA, Mahkamah Konstitusi MK, dan Komisi Yudisial KY, sebagaimana dijelaskan Pasal 24 Ayat 2 UUD 1945. Keempat, fungsi inspektif, sebagaimana dinyatakan UUD 1945 dalam Pasal 20A dilimpahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Keempat fungsi kekuasaan tersebut dijalankan dalam bingkai demokrasi, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, keempat lembaga itu bekerja sebagai wakil rakyat dan untuk kepentingan juga Siapa Tokoh yang Memperkenalkan Teori Trias Politica? Fungsi Sistem Politik dan Pengertiannya Menurut Para Ahli Mengenal Apa Itu Trias Politica yang Diterapkan di Indonesia - Sosial Budaya Kontributor Rizal Amril YahyaPenulis Rizal Amril YahyaEditor Abdul Hadi
Sistempolitik adalah sebuah rangkaian kegiatan atau proses di dalam sebuah masyara- kat politik dalam mempengaruhi dan menentukan siapa, mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Di antara bermacam-macam proses dapat dilihat gejala-gejala politik sebagai suatu kumpuian proses tersendiri, yang berbeda dengan proses-proses lainnya. Pengertian sistem
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Sedangkan politik sendiri ialah usaha menggapai kehidupan yang baik. Usaha dalam menggapai kehidupan yang lebih baik, semua orang pastilah melakukannya, siapa yang tidak ingin kehidupannya lebih baik dari saat ini? Dengan kata lain, politik merupakan cara agar peraturan-peraturan dapat diterima baik oleh masyarakat, untuk membawa masyarakat ke dalam suksesnya cita-cita bersama ialah kehidupan yang ahli politik Rod Hague et al politik ialah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya. Dalam dunia politik terdapat konsep-konsep dasar politik, menurut Miriam Budiharjo ada lima konsep dasar politik, adalah Negara, merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan di taati rakyatnya. Jadi, dapat di katakana Negara merupakan inti dari politik. Negara merupakan tempat berpolitik, di mana di dalamnya terdapat masyarakat, politik mengatur bagaimana lembaga-lembaga di dalam Negara itu melakukan tugas dan fungsinya. Kedua, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan pelaku. Politik merupakan upaya di dalam merebutkan atau mempertahankan kekuasaan yang di dapat. Dengan kembali kepada pengertian awal politik, bahwasannya politik ialah usaha dalam menggapai tujuan, maka dalam hal kekuasaanlah apa yang di namai politik akan sangat kontras terlihat. Lalu ketiga, pengambilan keputusan, di mana keputusan ialah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan mengambil keputusan menunjuk kepada proses bagaimana keputusan itu tercapai. Dalam hal ini, yang di maksud ialah mengambil keputusan yang dapat mengikat seluruh masyarakat tertutama kelompok. Dalam mengambil keputusan, pastnya melihat masalah-masalah alternatif lainya agar sesuatu yang diputuskan merupakan keputusan yang memang benar-benar lebih di butuhkan masyarakat. Misalnya, di Indonesia mengabil keputusan bahwasannya pendidikan merupakan prioritas utama dalam rancangan pemerintahan dua tahun ke depan, namun harus memutus prioritas pertanian, ekonomi, industri dan kebijakan umum. Dalam pengertiannya, kebijakan ialah suatu kumpulan keputusan yang di ambil oleh seorang pelaku atau bahkan kelompok politik., dalam usaha memilih dan mencapai tujuan itu. Dalam keidupan bernegara, pastilah masyarakat mempunyai cita-cita bersama, tujuan bersama, merasa se nasib, dan kemauan bersama, untuk itu dibutuhkan peraturan-peraturan mengikat, atau cara agar menuju semua itu. Dalam hal inilah politik menjadi suatu cara mencapai kebijakan umum yang di anggap mampu mewakili aspirasi masyarakat terakir, pembagian ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam hal ini, yang di maksud nilai ialah suatu ukuran mana yang di anggap benar atau bahkan sebaliknya. Masyarakat mampu memberi penilaian kepada individu lain atau kelompok lain tentang bagaimana mereka berperilaku dalam kehidupan bersama. Sistem politiklah yang mengatur bagaimana nilai-nilai itu diberikan, nilai-nilai apa yang di kelima konsep konsep ddasar politik tersebut, tidaklah dapat satu sama lain saling di pisah, karena dalam kehidupan bersama, dibutuhkan mulai dari wadah kehidupan bersama yang bernama negara, lalu dalam menjalankan sistem, dibutuhkannya kekuasaan yang mampu mengatur masyarakat dan mengikat masyarakat agar dapat menjadi satu kesatuan yang harmonis. Kemudian, pengambilan keputusan merupakan sebuah bentuk hasil dari kekuasaan di mana keputusan di harapkan mampu menyangkut tujuan masyarakat. Tidaklah berbeda dengan kebijakan umum dan pembagian dalam memberi penilaian semua itu dapat di lakukan dengan "politik" yaitu usaha bersama dalam menggapai tujuan kehidupan yang lebih baik. Namun banyaknya masyarakat yang beranggapan politik bukanlah jalan satu-satunya dalam mencapai ke lima konsep tersebut karena beranggapan politik adalah sesuatu yang kotor. Haruslah di garis bawahi bahwasannya politik dapat di katakan positif atau negatif, tergantung individunya bagaimana, politik itu seperti air, jika kita tuangkan dalam wadah yang kotor maka politik itu ikut kotor dan sebaliknya jika kita memberikan wadah yang bersih, maka politik itu akan membawa masyarakat dalam kesejahteraan dan kehidupan bersama yang rujukanMiriam Budiardjo. dasar dasar ilmu politik. jakarta Gramedia, 2013 Lihat Politik Selengkapnya
Suatunegara yang menerapkan sistem politik maupun sistem pemerintahan komunis disebut juga dengan negara komunis. Istilah komunis sering diidentikkan dengan negara yang keras dan kejam, serta kurang memperhatikan kesejahteraan rakyat. Dalam artikel ini kita akan membahas tentang sistem politik komunis. Apa pengertian dari sistem politik komunis?
Sistempolitik ialah sebuah susunan aktivitas ataupun prosedur di dalam sebentuk masyarakat politik dalam otoritas dan memastikan siapa, memperoleh apa, kapan dan bagaimana. Di antara berbagai jenis prosedur bisa ditampak fenomena politik menjadi suatu gabungan prosedur tersendiri, yang berlainan dengan prosedur lainnya.
Penerapansistem politik di dalam suatu negara harus bersifat. - 23108005 auliap4241 auliap4241 17.06.2019 PPKn Sekolah Menengah Pertama terjawab Penerapan sistem politik di dalam suatu negara harus bersifat. a. sukarela untuk menarik masyarakat b. memaksa agar negara memiliki wibawa c. memaksa agar semua orang mematuhinya
. 1l4dwhf8g3.pages.dev/4571l4dwhf8g3.pages.dev/2231l4dwhf8g3.pages.dev/2071l4dwhf8g3.pages.dev/9141l4dwhf8g3.pages.dev/3651l4dwhf8g3.pages.dev/7551l4dwhf8g3.pages.dev/5121l4dwhf8g3.pages.dev/4031l4dwhf8g3.pages.dev/6841l4dwhf8g3.pages.dev/2421l4dwhf8g3.pages.dev/8781l4dwhf8g3.pages.dev/211l4dwhf8g3.pages.dev/5441l4dwhf8g3.pages.dev/1911l4dwhf8g3.pages.dev/952
penerapan sistem politik dalam suatu negara harus bersifat
